TUGAS MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. BAB 8 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK.
AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NERACA 13
A.
PENGERTIAN
SISTEM PENGENDALIAN SEKTOR PUBLIK
Pengendalian
manajemen merupakan keharusan dalam suatu organisasi mempraktikan
desentralisasi. Menurut Robert N. Anthony dan John Dearden dalam management Control System (Homewood:
Illinois, Richard D. Irwin, Inc. , 1984) dalam Ayuningtyas (2006) adalah
sebagai berikut : “Sistem pengendalian
manajemen adalah struktur dan proses sistematis yang terorganisir yang
digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi
organisasi sesuai dengan strategi dan kebijakan organisas”. Pengendalian
manajemen menurut Halim, dkk. (2003:8) adalah sebagai berikut “Pengendalian manajemen adalah proses dimana
manajer memengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi”.
Sistem
pengeendalian mempunyai beberapa elemen-elemen adalah sebbagai berikut :
1. Detector
atau sensor yakni suatu alat yang mengindefikasikan apa yang sedang terjadi
dalam suatu proses yang sedang dikendalikan.
2. Assessor
atau pembanding yakni suatu alat untuk menentukan ketepatan. Biasanya ukuran
yang dipakai adalah dengan membandingkan kenyataan dan standar yang telah
ditetapkan atau dari apa yang seharusnya terjadi.
3. Efektor
yakni alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari assessor.
4. Jaringan
komunikasi yakni alat yang mengirim informasi antara detector dan assessor dan
antara assessor dan efektor.
Pengendallian
manajemen merupakan beberapa bentuk kegiatan perencanaan dan pengendalian
kegiatan yang terjadi pada suatu organisasi. Pengendalian manajemen melibatkan
hubungan antara atasan-bawahan. Pengendalian dilakukan mulai dari tingkat atas
hingga bawah. Proses ini meliputi tiga aktivitas,yaitu :
1. Komunikasi;
agar bawahan bertindak secara efektif;
2. Motivasi;
bawahan harus diberi motivasi untuk menyelesaikan tugas;
3. Evaluasi;
efesien atau efektifnya seorang bawahan melakukan tugasnya harus dievaluasi
terlebih dahulu oleh manajer.
Sistem
pengendalian manajemen sector public berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi
Organisasi secara efektif dan efisen
sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.Sistem pengendalian manajemen tersebut
harus di dukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang
sesuai dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan
tipe pengendalian manajemen yang di gunakan,manajemen sumber daya manusia,dan
lingkungan yang mendukung.Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk
struktur pusat pertanggungjawaban(responsibility centers).struktur organisasi harus
sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen,karena sistem pengendalian
manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban.
Pusat-pusat
pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan
penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia sudah di lakukan sejak proses
perekrutan sampai pemberhentian karyawan. Selama proses tersebut telah mengatur
sedemikian rupa proses seleksi, pengembangan, pelatihan, dan promosi yang
sesuai agar karyawan dapat berprilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Terakhir,
faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, social, keamanan, dan
sebagainya (Mardiasmo, 2009).
Mardiasmo(2009)membagi
aktivitas pengendalian manajemen,meliputi:
a) Perencanaan
b) Koordinasi
antar berbagai bagian dalam organissi.
c) Komunikasi
informasi
d) Pengambilan
keputusan
e) Motvasi
orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi
f) Pengendalian
g) Penilaian
kinerja
Sedangkan
Mahmudi (2007) membagi sistem pengendalian manajemen terdiri atas 2 bagian
yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur penegndalian manajemen. Preses
pengendalian manajemen merupakan tahap-tahap yang harus dilalui untuk
mewujudkan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Proses pengendalian manajemen
terdiri dari atas beberapa tahap yaitu
a. Perumusan
strategi
b. Perencanaan
strategis
c. Pembuatan
program
d. Penganggaran
e. Implementasi
f. Peleporan
kinerja
g. Evaluasi
kinerja
h. Umpan
balik
Tahap
dalam proses penegndalian manajemen tersebut merupakan sebuah siklus yang
mengalir secara berurutan yang selalu berproses. Siklus tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut.
B.
STRUKTUR
PENGENDALIAN MANAJEMEN
Ligkungan
pengendalian manajemen dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan internal dan
eksternal. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengendalian manajemen
yang meliputi organisasi dan pusat pertanggung jawaban. Suatu organisasi juga
dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut pusat pertanggung jawaban, yakni
suatu unit yang membawahi suatu tugas tertentu. Pusat pertanggungjawaban
manurut Robert N. Antony dan john Dearden dalam manajemen Control System dalam Ayuningtyas (2006) adalah sebagai
berikut. “Pusat pertanggung jawaban adalah unit
organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang untuk melakukan
tindakan-tindakan tentu dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan
organisasi yang menjadi tanggung jawabnya”.
Adapun
tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggung jawaban manurut Mardiasmo (2009)
yaitu:
1. Sebagai
basis perencanaaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajaer dan unit
organiasasi yang dipimpinnya.
2. Untuk
memudahkan mencapai tujuan organisasi.
3. Memfasilitasi
terbentuknya goal congruence.
4. Mendelegasikan
tugass dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi
beban tugas manajer pusat.
5. Mendorong
kretivitas dan daya onovasi bawahan.
6. Sebagai
alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien.
7. Sebagai
alat pengendalian manajemen.
C.
KONSEP
PUSAT PERTANGGGUNG JAWABAN DIORGANISASI SECTOR PUBLIC
Konsep
pusat pertanggung jawaban merupakan wujud dari model pengambilan keputusan
secara terdesentralisasi. Organisasi yang dibagi kedalam pusat-pusat
pertanggungg jawaban akan mempengaruhi sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem
akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang
dicapai setiap pusat pertangggung jawaban menrut informasi yang dibutuhkan para
manajer untuk mengoprasikan pusat pertanggunjawaban mereka.
Secara
garis besar pusat pertanggungjawaban pada organisasi sector public dibedakan
menjadi 4 oleh Mardiasmo (2009) sebagai berikut:
a. Pusat
Biaya (Expense Center)
Pusat
biaya adalah pusat pertanggunjawaban yang prestasi manajernya dinilai
berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan bukan nilai output yang dihaslkan. Pada
pusat standar biaya manajer bertanggung
jawab hanya terhadap biaya ( Hansen dan Mowen, 2007. Dan Hilton 2008). Suatu
unit organisasi dianggap sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai
berdasarkan biaya yang telah digunakan ( bukan nilau Output yang dihasilkan). Contohnya
: kementian pendidikan, dinas pekerja umum, dan sebagainya.
b. Pusat
Pendapatan ( Revenue Center )
Pusatt
poendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai
berdasarkan poendapatan yang dihasilkan sebagaimana pada organisasi perusahan
manajer pada pusat pendapatan hanya bertanggungjawab terhadap penjualan (
Hansen dan Mowen, 2007. Hilton, 2008 ).
c. Pusat
Laba ( Profit Center )
Pusat laba adalah pusat
pertanggungjawaban yang menandingkan input ( expense) dengan output (revenue)
dalam sartuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan.
Contohnya adalah BUMN dan BUND, objek pariwisata milik PEMDA, bandara, dan
pelabuhan.
d. Pusat
Investasi (Investment Center)
Pusat
investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang presasi majernya dinilai
berdasarkan laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat
pertangguungjawaban yang dipimpinnya.
D.
PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN
PENGKURAN KINERJA
Pusat
pertanggungjawaban adalah alat yang sangat vital untuk pelaksanaan dan
pengendalian anggaran. Untuk mengarahkan
keputusan manajer dan mengevaluasi kinerja
manajer dan pusat-pusatnya kita membutuhkan sebuah pengukuran kinerja.
Oleh kerena itu pusat pertanggungjawaban adalah basis pengukuran kinerja, yaitu
membandingkan antara apa yang telah dicapai ooleh unit organisasi dengan
anggaran yang telah ditetapkan.
Dua
alasan manajer perlu melakukan pengukuran kinerja pada unit kerja (desentralisasi)
yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal.
a. Masalah
Kesesuaian Tujuan
Hilton
( 2008) menjelaskan bahwa hasil dari kesesuaian tujuan adalah ketika manajer
sub unit membantu organosasi dalam memenuhi tujuannya sesuai degan yang
ditetapkan oleh manajemen puncak. Dalam konteks organisasi pemerintah di
Indonesia, yang menerapkan pengannngaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja
mutlak diperlukan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sector public dilakukan
untuk mengukur value for money (3E) program dan kegiatan yaitu : ekonomi ,
evisiensi dan efektivitas. Tanpa adanya pengukuran kinerja akan sulit untuk
mengidentivikasi apakah suatu program atau kegiatan dinyatakan berhasil atau
gagal, atau dengan kata lain sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan yang telah
diirencanakan.
b. Masalah
eksternalitas
Interaksi
antara unit-unit organisasimengenal permasalahan ketika unit lokal berfokus
pada pengukuran kinerja individu. Ketika interksi ada tindakan individu
memengaruhi tidak hanya mengukur kinerjanya sendiri tetapi juga mengukur
kinerja unit yang lain. Kinerja unit disentralisasi yang juga memengaruhi
pengukuran kinerja dari sebuah unit individu. Penerapan BSC dapat menjadi cara
untuk menilai pengukuran kinarja, karena BSC memiliki pengukuran kinerja
keuangan dan non keuangan, yang sesuai dengan karakteristik organisasi sector
public.
E.
IMPLEMENTASI
PUSAT PERTANGGGUNG JAWABAN DI ORGANISASI PEMERINTAHAN
