AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

 

TUGAS MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK. BAB 8 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK.

AKUNTANSI S1 

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 

NERACA 13

A.    PENGERTIAN SISTEM PENGENDALIAN SEKTOR PUBLIK

            Pengendalian manajemen merupakan keharusan dalam suatu organisasi mempraktikan desentralisasi. Menurut Robert N. Anthony dan John Dearden dalam  management Control System (Homewood: Illinois, Richard D. Irwin, Inc. , 1984) dalam Ayuningtyas (2006) adalah sebagai berikut : “Sistem pengendalian manajemen adalah struktur dan proses sistematis yang terorganisir yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi organisasi sesuai dengan strategi dan kebijakan organisas”. Pengendalian manajemen menurut Halim, dkk. (2003:8) adalah sebagai berikut “Pengendalian manajemen adalah proses dimana manajer memengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi”.

            Sistem pengeendalian mempunyai beberapa elemen-elemen adalah sebbagai berikut :

1.      Detector atau sensor yakni suatu alat yang mengindefikasikan apa yang sedang terjadi dalam suatu proses yang sedang dikendalikan.

2.      Assessor atau pembanding yakni suatu alat untuk menentukan ketepatan. Biasanya ukuran yang dipakai adalah dengan membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan atau dari apa yang seharusnya terjadi.

3.      Efektor yakni alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari assessor.

4.      Jaringan komunikasi yakni alat yang mengirim informasi antara detector dan assessor dan antara assessor dan efektor.

            Pengendallian manajemen merupakan beberapa bentuk kegiatan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang terjadi pada suatu organisasi. Pengendalian manajemen melibatkan hubungan antara atasan-bawahan. Pengendalian dilakukan mulai dari tingkat atas hingga bawah. Proses ini meliputi tiga aktivitas,yaitu :

1.      Komunikasi; agar bawahan bertindak secara efektif;

2.      Motivasi; bawahan harus diberi motivasi untuk menyelesaikan tugas;

3.      Evaluasi; efesien atau efektifnya seorang bawahan melakukan tugasnya harus dievaluasi terlebih dahulu oleh manajer.

            Sistem pengendalian manajemen sector public berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi  Organisasi secara efektif dan efisen sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.Sistem pengendalian manajemen tersebut harus di dukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang di gunakan,manajemen sumber daya manusia,dan lingkungan yang mendukung.Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban(responsibility centers).struktur organisasi harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen,karena sistem pengendalian manajemen berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban.

            Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut merupakan basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Manajemen sumber daya manusia sudah di lakukan sejak proses perekrutan sampai pemberhentian karyawan. Selama proses tersebut telah mengatur sedemikian rupa proses seleksi, pengembangan, pelatihan, dan promosi yang sesuai agar karyawan dapat berprilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Terakhir, faktor lingkungan meliputi kestabilan politik, ekonomi, social, keamanan, dan sebagainya (Mardiasmo, 2009).

Mardiasmo(2009)membagi aktivitas pengendalian manajemen,meliputi:

a)      Perencanaan

b)      Koordinasi antar berbagai bagian dalam organissi.

c)      Komunikasi informasi

d)     Pengambilan keputusan

e)      Motvasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi

f)       Pengendalian

g)      Penilaian kinerja

            Sedangkan Mahmudi (2007) membagi sistem pengendalian manajemen terdiri atas 2 bagian yaitu proses pengendalian manajemen dan struktur penegndalian manajemen. Preses pengendalian manajemen merupakan tahap-tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Proses pengendalian manajemen terdiri dari atas beberapa tahap yaitu

a.       Perumusan strategi

b.      Perencanaan strategis

c.       Pembuatan program

d.      Penganggaran

e.       Implementasi

f.       Peleporan kinerja

g.      Evaluasi kinerja

h.      Umpan balik

            Tahap dalam proses penegndalian manajemen tersebut merupakan sebuah siklus yang mengalir secara berurutan yang selalu berproses. Siklus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

B.     STRUKTUR PENGENDALIAN MANAJEMEN

            Ligkungan pengendalian manajemen dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pengendalian manajemen yang meliputi organisasi dan pusat pertanggung jawaban. Suatu organisasi juga dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut pusat pertanggung jawaban, yakni suatu unit yang membawahi suatu tugas tertentu. Pusat pertanggungjawaban manurut Robert N. Antony dan john Dearden dalam manajemen Control System  dalam Ayuningtyas (2006) adalah sebagai berikut.  “Pusat pertanggung jawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tentu dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan-kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya”.

            Adapun tujuan dibuatnya pusat-pusat pertanggung jawaban manurut Mardiasmo (2009) yaitu:

1.      Sebagai basis perencanaaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajaer dan unit organiasasi yang dipimpinnya.

2.      Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi.

3.      Memfasilitasi terbentuknya goal congruence.

4.      Mendelegasikan tugass dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat.

5.      Mendorong kretivitas dan daya onovasi bawahan.

6.      Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien.

7.      Sebagai alat pengendalian manajemen.

           

C.    KONSEP PUSAT PERTANGGGUNG JAWABAN DIORGANISASI SECTOR PUBLIC

            Konsep pusat pertanggung jawaban merupakan wujud dari model pengambilan keputusan secara terdesentralisasi. Organisasi yang dibagi kedalam pusat-pusat pertanggungg jawaban akan mempengaruhi sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertangggung jawaban menrut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoprasikan pusat pertanggunjawaban mereka.

            Secara garis besar pusat pertanggungjawaban pada organisasi sector public dibedakan menjadi 4 oleh Mardiasmo (2009) sebagai berikut:

a.       Pusat Biaya (Expense Center)

               Pusat biaya adalah pusat pertanggunjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan bukan nilai output yang dihaslkan. Pada pusat standar biaya  manajer bertanggung jawab hanya terhadap biaya ( Hansen dan Mowen, 2007. Dan Hilton 2008). Suatu unit organisasi dianggap sebagai pusat biaya apabila ukuran kinerja dinilai berdasarkan biaya yang telah digunakan ( bukan nilau Output yang dihasilkan).  Contohnya : kementian pendidikan, dinas pekerja umum, dan sebagainya.

b.      Pusat Pendapatan ( Revenue Center )

               Pusatt poendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan poendapatan yang dihasilkan sebagaimana pada organisasi perusahan manajer pada pusat pendapatan hanya bertanggungjawab terhadap penjualan ( Hansen dan Mowen, 2007. Hilton, 2008 ).

c.       Pusat Laba ( Profit Center )

               Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input ( expense) dengan output (revenue) dalam sartuan moneter. Kinerja manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Contohnya adalah BUMN dan BUND, objek pariwisata milik PEMDA, bandara, dan pelabuhan.

d.      Pusat Investasi (Investment Center)

               Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang presasi majernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertangguungjawaban yang dipimpinnya.

D.     PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI BASIS PENGEMBANGAN  PENGKURAN KINERJA

            Pusat pertanggungjawaban adalah alat yang sangat vital untuk pelaksanaan dan pengendalian anggaran.  Untuk mengarahkan keputusan manajer dan mengevaluasi kinerja  manajer dan pusat-pusatnya kita membutuhkan sebuah pengukuran kinerja. Oleh kerena itu pusat pertanggungjawaban adalah basis pengukuran kinerja, yaitu membandingkan antara apa yang telah dicapai ooleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.

            Dua alasan manajer perlu melakukan pengukuran kinerja pada unit kerja (desentralisasi) yaitu terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal.

a.       Masalah Kesesuaian Tujuan               

               Hilton ( 2008) menjelaskan bahwa hasil dari kesesuaian tujuan adalah ketika manajer sub unit membantu organosasi dalam memenuhi tujuannya sesuai degan yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Dalam konteks organisasi pemerintah di Indonesia, yang menerapkan pengannngaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja mutlak diperlukan. Pengukuran kinerja dalam organisasi sector public dilakukan untuk mengukur value for money (3E) program dan kegiatan yaitu : ekonomi , evisiensi dan efektivitas. Tanpa adanya pengukuran kinerja akan sulit untuk mengidentivikasi apakah suatu program atau kegiatan dinyatakan berhasil atau gagal, atau dengan kata lain sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan yang telah diirencanakan.

b.      Masalah eksternalitas

               Interaksi antara unit-unit organisasimengenal permasalahan ketika unit lokal berfokus pada pengukuran kinerja individu. Ketika interksi ada tindakan individu memengaruhi tidak hanya mengukur kinerjanya sendiri tetapi juga mengukur kinerja unit yang lain. Kinerja unit disentralisasi yang juga memengaruhi pengukuran kinerja dari sebuah unit individu. Penerapan BSC dapat menjadi cara untuk menilai pengukuran kinarja, karena BSC memiliki pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan, yang sesuai dengan karakteristik organisasi sector public.

E.     IMPLEMENTASI PUSAT PERTANGGGUNG JAWABAN DI ORGANISASI PEMERINTAHAN

 

            Menurut Mardiasmo (2009) pusat pertangggungjawaban diorganisasi sector public di bagi menjadi 4 yaitu,

1.      Pusat Biaya

               Hampir sebagian besar unit organisasi dalam organisasi pemerintahan merupakan pusat biaya, karena memang tujuan utama organisasi sector public adalah pelayanan public. Ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai unit organisasi sebagai pusat biaya adalah seberapa besar input yang digunakan oleh unit organisasi tersebut untuk mencapai atau menghasilkan output tertentu pula baik berupa fisik maupun nonfisik, tanpa memperhitungkan tingkat pengembalian secara finansialnya. Pada puasat biaya efisiensi dapat ditetukan dengan membandingkan antara input yang digunakan dengan output yang dihasilakan atau dengan standar biaya yang telah di tetapkan. Sedangkan efektifitas unit organisasi dapat di tentukan dengan misalnya, mengukur tingkat keterjangkauan, kualitas dan kapuasan public dari output yang telah dihasilkan tersebut dengan metode survei.

2.      Pusat Pendapatan

               Pada organisasi sector public, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah unit organisasi nyang tujuan utamanya adalah memungut dan menghasilkan pendapatan. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada imput yang digunakan (biaya), namun semua sumber daya yang digunakan ( misalnya adalah angggaran) digunakan dalam rangka untuk

melaksanakan pemungutan, ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Pada organisasi pemerintah pusat, unit organisasi yang berfungsi sebagai pusat pendapatan adalah  kementrian keuangan, terutama untuk dirjen pajak,dan dirjen Bea dan Cukai.

3.      Pusat Laba

               Yaitu organisasi yang berfungsi menghasilkan laba untuk membantumeningkatkan pendapatan daerah untuk menjalankan pelayanan public. kinerja  manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan. Biasanya unit organisasi ini adalah unit bisnis milik pemerintah atau sebagian usahanya dimiliki pemerintah atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Pada unit orgnaisasi ini, proses pembiayaaanya tunduk pada aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Negara atau daerah, sedangkan operasionalnya organisasi bisnis.

4.      Pusat investasi

               Yaitu pusat pertangggungjawaban yang presentasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Menurut Hartono (2009) investasi adalah pengorbanan konsumsi pada masa saat ini untuk mmemperoleh manfaat di masa mendatang. Dilihat dari segi manfaat yang akan diperoleh, investasi yang dilakukan oleh organisasi sector public tidak harus langsung menghasilkan imbalan keuangan (return), tetapi dapat juga bersifat tidak langsung yaitu apabila keputusan investasinya ddapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga nantinya akan meningkatkan kapasitas anggaran pemda.

            Sedangkan Literature Akuntansi Manajemen Kontenporer membagi pusat pertanggungjawaban menjadi 5, juga ada pusat beban terbatas.

5.      Pusat beban terbatas

               Pusat beban terbatas (discretionary expence center ) merupakan unit yang menghasilkan output yang tidak dapat diukur secara finansial atau bagi, unit yang tidak ada hubungan yang kuat antara pemakaian sumber (input) dan hasil yang dicapai (output).

SEMOGA POSTINGAN-POSTINGAN YANG SAYA BAGIKAN DAPAT  BERMANFAAT BAGI YANG MEMBUTUHKAN.